Buku ini menguraikan ratio legis dan ide dasar dari pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”), sebagai hukum pidana dan sistem pemidanaan modern yang akan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 nanti untuk menggantikan KUHP Lama peninggalan Belanda (WVS NI).

Salah satu ide dasar yang diusung oleh KUHP Baru adalah keseimbangan antara unsur perbuatan (actus reus) dan sikap batin (mens rea) yang mendasarkan filosofinya pada aliran neo klasik. Untuk itu, sebagai “miniatur konstitusi” dari hukum pidana dan sistem pemidanaan modern, KUHP Baru telah didesain menjadi “daad en dader strafrecht” yang jauh lebih manusiawi.

Dengan diperkenalkannya tujuan & pedoman pemidanaan (objectives & guidances of sentencing), nampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa KUHP Baru lebih mengutamakan kemanfaatan (utilitarianism), ketimbang pembalasan (retributivism), sehingga diperlukan shifting paradigm dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana pembalasan (Lex talionis).

Lalu apakah terdapat pengaturan Restorative Justice (RJ) dalam KUHP Baru? Secara expressis verbis pengaturan RJ memang tidak ada, namun nilai-nilai RJ telah menjelma dalam asas-asas hukum pidana dalam Buku Kesatu KUHP Baru untuk mewujudkan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif bagi pelaku dan juga korban tindak pidana.

Kiranya buku ini dapat memberikan gambaran awal mengenai KUHP Baru khususnya Buku Kesatu bagi advokat, penyidik, penuntut umum, majelis hakim, pengajar, peneliti, mahasiswa fakultas hukum dan seluruh masyarakat yang hendak mengetahui pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan modern menuju Indonesia Emas 2045.